ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) mengambil langkah tegas menyikapi keluhan petani kelapa sawit terkait rendahnya harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (2/6/2026).
Sidak yang dilakukan bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul tersebut bertujuan memastikan perusahaan pengolahan kelapa sawit membeli TBS petani sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan adanya perbedaan harga pembelian TBS pada sejumlah perusahaan. PT Sumatera Karya Agro (SKA) menetapkan harga Rp3.100 per kilogram, sementara PT Sawit Asahan Indah (SAI) membeli TBS dengan harga Rp2.840 per kilogram. Tim gabungan juga melakukan pemantauan terhadap PT Rohul Sawit Industri (RSI) di Kecamatan Ujung Batu.
Wakil Bupati Syafaruddin Poti mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi transaksi di lapangan, termasuk memeriksa timbangan dan sistem pembelian buah sawit di masing-masing perusahaan.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil monitoring, memang masih ada harga pembelian TBS yang berada di bawah ketetapan pemerintah. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan petani sawit kita,” ujar Syafaruddin Poti, dikutip dari laman Pemkab Rohul, Rabu (4/6/2026).
PKS Diminta Bermitra dengan Kelembagaan Petani
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Rohul meminta seluruh manajemen PKS yang tidak memiliki kebun agar segera membangun kerja sama resmi dengan kelembagaan petani kelapa sawit, seperti Kelompok Tani (Koptan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Koperasi Unit Desa (KUD).
Syafaruddin menegaskan, kemitraan tersebut harus memiliki perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang jelas dan mengikat, terutama terkait mekanisme serta harga pembelian TBS.
“Kalau perusahaan bermitra dengan petani melalui Koptan, Gapoktan, atau KUD, harus ada MoU yang jelas dan mengikat. Salah satunya harga pembelian TBS harus mengacu pada ketetapan pemerintah,” tegasnya di hadapan perwakilan manajemen PKS.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
Menurut Syafaruddin, pola kemitraan yang baik dapat memberikan kepastian harga dan perlindungan bagi petani swadaya. Selama ini, petani plasma atau pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan cenderung memiliki mekanisme harga yang lebih teratur dibandingkan petani mandiri.
Perusahaan Diminta Ikut Membina Petani
Selain persoalan harga, Wabup Rohul juga mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada transaksi jual beli TBS. Perusahaan diharapkan turut mengambil tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan rakyat.
Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan teknis, mulai dari penerapan teknik budidaya yang baik, pemeliharaan tanaman, hingga peningkatan kualitas hasil panen.
“Kemitraan bukan hanya soal membeli buah petani. Perusahaan juga harus ikut membina petani, mulai dari teknik budidaya, perawatan kebun, hingga upaya peningkatan produktivitas. Kalau kualitas buah bagus, tentu perusahaan bisa membeli dengan harga yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” jelas Syafaruddin.
Pemkab Beri Peringatan kepada Pengepul dan Pemilik Peron
Pemkab Rohul juga memberikan perhatian terhadap aktivitas para pengepul atau tauke serta pemilik peron dan timbangan sawit swasta.
Mereka diingatkan agar tidak memanfaatkan kondisi pasar global untuk menekan harga pembelian TBS yang merugikan petani. Praktik perdagangan harus tetap mengedepankan kewajaran, transparansi, dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Rohul menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap seluruh manajemen PKS yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi mekanisme pembelian dan memastikan kebijakan harga berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
Sementara itu, Disnakbun Rohul akan mengintensifkan pengumpulan dan rekapitulasi data harian terkait perkembangan serta fluktuasi harga TBS. Data tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Melalui langkah pengawasan dan pembinaan tersebut, Pemkab Rokan Hulu berharap tercipta tata niaga kelapa sawit yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada petani. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kesejahteraan pekebun harus menjadi perhatian bersama, termasuk perusahaan yang menjalankan usaha pengolahan kelapa sawit di wilayah Rokan Hulu.
(ADV)

More Stories
IKLAN WASPADA MALARIA
IKLAN STANTING ROHIL
Anton: HKN Bukan Sekadar Seremonial, Pelayanan Masyarakat Jadi Prioritas